Hukum

Sindikat Mafia Tanah Libatkan Oknum Kades dan Pegawai BPN Kalbar Rugikan Rp1 Triliun

PONTIANAK, TimeBorneo.com - Bertempat di ruang tamu, lantai dasar Polda Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berlangsung Pers Release Sindikat Mafia Tanah,Kamis (22/4/2021) pagi

Dalam acara ini hadir pula Heri Purnomo selaku Kepala Bidang Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalbar.

Selain itu juga hadir Erwin Rachman Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes Pol. Lutfi Sulistiawan, jajaranya beserta pihak ATR/BPN baik Kanwil atau Pun Wilayah Kabupaten Kubu Raya berhasil mengungkap Sindikat Mafia Tanah.

Sindikat ini bisa mendapatkan keuntungan diperikaran mencapai 1 Trilliun Rupiah dengan melibatkan Oknum Pegawai Kepala Desa dan mantan Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, Seluas 200 hektare.

Lokasi tanah yang menjadi perkara terletk di Desa Durian, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yang berinisial A, UF, H dan T.

"Pada bulan Maret 2021 Polda Kalbar berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan surat yang berkaitan dengan beberapa sertifikat hak milik tanah dan menimbulkan adanya kerugian masyarakat," ungkapnya.

Adapun barang bukti yang disita yaitu 147 buku tanah, 11 lembar sertifikat Hak Milik Tanah dan 1 buah buku register pengantar KTP dari kantor desa.

Diketahui bahwa Pelaku berinisial A merupakan Residivis yang pernah terlibat dalam kasus yang sama pada tahun 2014 sehingga diberhentikan secara tidak hormat dari BPN pada tahun 2015.

Luthfie menjelaskan, sebagian besar yang menjadi korban adalah masyarakat kecil, yang mata pencahariannya berasal dari lahan tersebut. Karena perkara tersebut terjadi pada proses ajudikasi pertanahan tahun 2008.

"Proses ajudikasi ini justru digunakan untuk melakukan kejahatan dengan cara melakukan tindak pidana pemalsuan," kata Luthfie.

“Kasus pertanahan di wilayah Kalbar adalah salah satu jenis tindak pidana yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, sehingga Polda Kalbar membentuk Posko Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah. Dalam pelaksananya Polda Kalbar bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Kalbar dan kantor Pertanahan," tutup Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.

Hadir pula 12 orang yang merupakan korban dari sindikat kasus mafia tanah ini.

Komentar

Loading...