Pemda

Muriani Akui Kelalaian Pihaknya Dalam Pengawasan Terhadap Developer Perumahan

BANJAR BARU, TimeBorneo.com – Faktanya, tidak sedikit perumahan di Kota Banjarbaru yang memiliki kendala terkait fasilitas umum (fasum), seperti drainase. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadis Perkim) Kota Banjarbaru, Muriani mengaku bahwa pihaknya telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap developer perumahan setelah masa pemeliharaan.

“Mulai dari 2020 kami sudah selektif, tapi untuk tahun sebelumnya memang diakui kami agak kurang (dalam pengawasan),” terang Muraini seperti diberitakan dalam Habarkalimantan.com [Jaringan TimeBorneo.com].

Inspektur Inspektorat Kota Banjarbaru, Rahmat Taufik memberikan keterangan terkait kelalaian Disperkim ini, ia mengaku saat ini pihaknya belum dapat melakukan pemeriksaan atau audit dengan alasan keterbatasan. Terutama sebab objek tersebut tidak ada dalam program pengawasan yang telah disusun pihak Inspektorat Banjarbaru dalam satu tahun kedepan.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 2, berbunyi bahwa setiap perumahan harus memiliki prasarana lingkungan meliputi jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan pembuangan air hujan (drainase), dan tempat pembuangan sampah.

Dalam Pasal 16 ayat 1 saluran yang dibuat di kiri dan kanan jalan kawasan perumahan ditentukan minimal lebar bersih 50 cm, dengan kedalaman minimal 50 cm, atau dimensinya ditentukan berdasarkan debit air atau limpasan air dan kondisi topografi setempat dan terintegrasi dengan sistem saluran drainase lingkungan di luar kawasan.

Komentar

Loading...