Parlementaria

Sriosako: Pemanfaatan Kayu Hutan Tanpa Izin Sama Dengan Illegal Logging

PALANGKA RAYA, TimeBorneo.com – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), HM. Sriosako  menyampaikan bahwa pemanfaatan kayu di kawasan lahan Program Food Estate Singkong yang berada di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) wajib mengantongi izin seperti diberitakan dalam Kaltengtoday.com [Jaringan TimeBorneo.com].

Hal ini sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Perkebunan (Disbun), yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor : P.14/Menhut-II/2011 tentang IPK.

“Pemanfaatan kayu hutan apapun bentuknya tanpa mengantongi izin, sama saja dengan Illegal Logging atau pembalakan liar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengantongi IPK walaupun di lahan yang dicanangkan untuk program Food Estate, yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang artinya pemanfaatan kayu tersebut tentunya bisa memberikan kontribusi bagi daerah,” kata Politisi Partai Demokrat Kalteng tersebut, pada Selasa (22/6).

Menurut Sriosako, pemanfaatan kayu apalagi kayu tersebut merupakan kayu hutan, maka wajib mengantongi izin berupa IPK, yang dikeluarkan oleh Disbun, sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan. Jadi tidak serta merta langsung bisa langsung dimanfaatkan.

“Pemerintah selaku pembuat aturan, harus menegakan aturan tersebut. Jangan sampai aturan menjadi tajam kebawah dan tumpul keatas. Kendati demikian, Komisi II mendukung berjalannya program Food Estate, selama hal tersebut bertujuan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya

Komentar

Loading...