TBBR Desak Aparat Hentikan Kriminalisasi Terhadap Peladang

Ketua Umum TBBR, Agustinus

PONTIANAK,TimeBorneo.com – Ketua Umum, Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Agustinus mengatakan, nasib peladang di Kalimantan sungguh menyedihkan karena dituduh sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga selalu dipidanakan.

“Banyak peladang yang akhirnya menjalankan hukuman dan mendekam di Jeruji besi akibat kriminalisasi. Kasus ini semakin marak terjadi baik di Kaltim, Kalteng maupun Kalbar yang selalu menjerat rakyat kecil dan kurang mampu,” ungkap Agustinus dalam rilisnya  pada Senin (27/9/2021) siang.

Kali ini, kata Agustinus, kriminalisasi terjadi lagi terhadap Peladang dari warga suku Dayak di Belitang Hulu Kabupaten Sekadau dan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. “Kasus ini mendapat perhatian serius dari TBBR,” tegasnya.

Menurutnya, berladang merupakan tradisi turun temurun suku Dayak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berladang, suku Dayak mempertahankan hidupnya yang selalu disertai dengan ritual adat agar mendapatkan hasil padi yang baik dan memberikan makna secara lahiriah dan batiniah sehingga setiap tahun saat akhir panen selalu diadakan Gawai sebagai bentuk ucapan syukur kepada Jubata (Tuhan), Sang Pencipta

Dalam membuka ladang, orang Dayak telah teruji dengan kearifan lokalnya agar tidak berdampak buruk terhadap hutan dan selalu dilakukan penanaman kembali. Pemerintah jangan mengkambinghitamkan Peladang untuk menutupi kegagalan pemerintah mengatasi karhutla akibat koorporasi besar besaran dan ketidakmampuan mensejahterakan rakyat.

"Kita mempertanyakan sikap aparat dan pemerintah terhadap Peladang yang selalu dipidanakan bahkan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Peladang itu berladang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari hari dan menyambung nyawa, mereka bukan penjahat,"jelas Agustinus.

Dikatakannya, Peladang adalah 100% warga negara Indonesia yang telah hidup sebelum negara ini ada. Sepanjang sejarah sebelum dan sesudah berdirinya negara Indonesia, peladang tidak pernah melawan pemerintah. Mereka tidak pernah menuntut lebih terhadap pemerintah, cukup diberi perlindungan dan kebebasan dalam menjalankan tradisi, adat dan budaya.

"Apa salah mereka? Hak Ulayat orang Dayak, telah diambil perusahaan atas ijin pemerintah yang mengatasnamakan pembangunan tetapi apa yang mereka dapat? Mereka masih hidup digaris kemiskinan. Kami minta kepada aparat agar menghentikan kriminalisasi terhadap Peladang," geram Agustinus.

Agustinus menambahkan, ketika orang Dayak dilarang berladang, pemerintah tidak mampu memberikan solusi. Hal ini sama saja membunuh orang Dayak dan menghilangkan tradisi, adat dan budayanya.

" Kita akan membela Peladang di seluruh Kalimantan secara totalitas jika pemerintah selalu menjadikan Peladang sebagai pencitraan dan tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi Petani Peladang. Nasib rakyat yang ditindas dan mendapat ketidakadilan merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila dan negara tercinta ini. Kita menuntut tanggungjawab pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang Dayak yang berladang," pungkas Agustinus.

Komentar

Loading...